Loading
Padang – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat melalui Subbagian Keuangan dan Program terus berkomitmen mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud nyata komitmen…
Read moreBerikut tata cara penggunaan aplikasi Gaji Kita
Read morePadang, 09 Juli 2026.Dalam rangka meningkatkan dana transfer kedaerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat strategi peningkatan transfer ke daerah yang dihadiri oleh Kanwil DJP, BPS Provinsi Sumatera Barat dan…
Read morePadang, 6 Juli 2026.Dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, Banggar DPRD Solok Selatan yang dipimpin oleh Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Solok Selatan melaksanakan konsultasi tentang…
Read moreBerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Core Values BerAKHLAK ditetapkan sebagai upaya membentuk ASN yang…
Read morePadang, 7 Januari 2026 – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan webinar Pojok Literasi Keuangan Daerah Secara Terintegrasi (PETI KASDA) dengan tema Penggunaan Bantuan…
Read morePadang, 22 Oktober 2025 — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi Pojok Literasi Keuangan Daerah Secara Terintegrasi (PETI KESRA) yang…
Read more[Info Kegiatan]Hallo Sobat Sumbar ada info terbaru nih!!!BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengundang Seluruh OPD lingkup Prov. Sumbar dalam rangka Launching Website Pojok Literasi Keuangan Daerah Secara Terintegrasi atau PETIKESRA .Kegiatan…
Read moreDalam rangka persiapan launching Pojok Literasi Keuangan Daerah Secara Terintegrasi (Peti Kesra) sebagai bagian dari upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah yang pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 22…
Read moreDalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakab bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas…
Read more
