Rapat Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT)
Dalam rangka meningkatkan percepatan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun revisi Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Salah satu pertimbangan untuk melakukan revisi peraturan gubernur tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja tidak terduga sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah termasuk percepatan pencairan anggaran untuk penangganan bencana pada saat kondisi darurat.
Oleh karena itu, melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-531-2026 telah dibentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Adapun anggota tim tersebut terdiri dari berbagai OPD yang berkaitan langsung dengan bencana yaitu BPBD, BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, Bapelitbang, Bappeda, Badan Kesbangpol, Inspektorat, BPKAD dan Biro Hukum. Sebagai tahap awal tim telah melaksanakan rapat secara daring pada tanggal 11 september 2026. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris BPKAD membahas pasal-pasal krusial yang menurut OPD pelaksana perlu dilakukan perubahan untuk percepatan penanggulangan bencana termasuk penyeragaman pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT yang belum diatur dengan regulasi sebelumnya.
Diharapkan dengan revisi peraturan gubenur tersebut akan dapat meningkatkan dan mempercepat upaya penanggulangan bencana pada saat kondisi darurat.

