Rapat Penyelesaian Permasalahan BMD, Pemprov Sumbar Perkuat Komitmen Penataan BMD
Padang, 8 Mei 2026
BPKAD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Penyelesaian Permasalahan Barang Milik Daerah secara daring pada Jum’at 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian Barang Milik Daerah (BMD) yang masih menghadapi berbagai permasalahan.
Rapat yang diikuti oleh perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah yang memiliki permasalahan aset memaparkan kondisi dan progres tindak lanjut penyelesaian aset di lingkungan kerjanya. Permasalahan yang dibahas meliputi aset yang belum bersertifikat, aset yang dikuasai pihak lain, hingga aset yang masih dalam proses sengketa hukum.
Melalui forum koordinasi ini, peserta rapat bersama-sama membahas langkah strategis dan solusi penyelesaian terhadap setiap permasalahan aset, baik melalui penertiban administrasi, pengamanan hukum, maupun pengamanan fisik aset daerah. Sinergi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dinilai penting agar penyelesaian aset dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Sekretaris Daerah menegaskan bahwa penyelesaian aset bermasalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalisir potensi kerugian daerah dan temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menuntaskan berbagai persoalan aset daerah secara berkelanjutan.
